Menurut Airlangga, transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan bahkan kelangsungan kawasan. Karenanya, agenda dekarbonisasi sudah seharusnya tidak hanya menjadi milik pemerintah, melainkan juga harus menjadi upaya bersama yang turut melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.
“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ungkap Airlangga.
Saat ini, Airlangga menjelaskan, ASEAN telah memulai inisiatif tersebut melalui program netralitas karbon yang akan menjadi dasar untuk Visi Hijau ASEAN pasca 2025.
“Pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” papar Airlangga.
Secara lebih rinci, Airlangga mengusulkan sedikitnya lima langkah yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara bersama-sama. Kelima langkah tersebut, pertama, yaitu pengembangan strategi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, iptek, keuangan dan industri serta melibatkan masyarakat.