Iqbal Dwi Purnama
Dari total pagu indikatif 2026 sebesar Rp5,05 triliun, Basuki merinci sebesar Rp423 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan 574 CPNS baru. Total pegawai Otorita saat ini mencapai 1.170 orang dan seluruhnya telah berada di kawasan IKN.
Selanjutnya, Rp158 miliar digunakan untuk belanja operasional dan Rp4,48 triliun dialokasikan untuk belanja non-operasional, terutama pembangunan fisik lanjutan yang dilakukan Otorita IKN pada 2025 serta pengelolaan aset yang telah diterima dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Anggaran tambahan ini krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan bagi investor yang akan masuk ke WP2 dan WP3, serta mempercepat pembangunan ekosistem lembaga negara di IKN," kata Basuki.
Pada kesempatan itu, Basuki sekaligus melaporkan pada 2025 pekerjaan fisik di IKN dilakukan oleh tiga lembaga, di mana Kementerian PUPR menyelesaikan proyek-proyek multiyears seperti jalan tol, masjid negara, istana wakil presiden, dan infrastruktur jalan.
Lalu, Kementerian PKP menyelesaikan 47 tower hunian ASN. Sementara itu, OIKN memulai proyek-proyek baru yang ditenderkan langsung oleh Otorita, termasuk jalan di KIPP 1A, 1B, dan 1C.
Basuki menambahkan total kebutuhan anggaran OIKN untuk pembangunan IKN hingga 2028 adalah Rp48,8 triliun. Khusus untuk 2025, kebutuhan anggaran mencapai Rp14,4 triliun karena sudah mulai melakukan lelang proyek.
(NIA DEVIYANA)
