Dhera Arizona
IDXChannel – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus serius dalam mengelola KEK Sorong. Tujuannya, agar dapat dikembangkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
Apalagi, lanjut dia, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir tahun 2023, maka status KEK tersebut dapat dicabut oleh pemerintah.
“KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya, saya,” tegas Bahlil dikutip dari keterangannya, Jakarta, Minggu (6/8/2023).
Bahlil menambahkan, hilirisasi adalah kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
