Selain itu, terkait pembangunan-pembangunan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku saat ini selektif dalam segi pembangunan.
"Kita berpegang pada prinsip OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi). Kita akan memaksimalkan manfaat infrastruktur yang sudah ada,” jelasnya.
Kemudian, soal percepatan tata ruang di Provinsi Bali juga sempat disinggung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Dia menekankan bahwa percepatan tata ruang di Bali memerlukan keseriusan supaya bisa kompehensif. Tantangan alam serta budaya yang kental dan unik dapat diwujudkan dengan pembuatan tata ruang yang baik.
Dari sisi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), Menteri ESDM Arifin Tasrif mengingatkan agar Bali perlu memikirkan penggunaan EBT. Hingga tahun 2030, proyeksi neraca daya pasokan Pulau Bali masih didominasi oleh energi fosil padahal Bali memiliki potensi EBT sebesar 3,773 Gigawatt (GW).
Hal lain yang dibahas dalam rapat ini adalah soal pengembangan kendaraan listrik. “Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih (KNEB),” jelas Menko Luhut.