Arif Budianto/Kontributor
“Namun angka porsi UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% dari UP masih belum dilakukan secara optimal dengan baik dibandingkan dengan UP tunai yang masih menjadi alat utama pembayaran,” jelas dia pada acara High Level Meeting TP2DD, di Gedung Sate, Jumat (17/11/2023).
Erwin menjelaskan, KKI hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, implementasi KKI ini belum sepenuhnya dilakukan di Jawa Barat.
Pada kesempatan ini, ajang ini merupakan peluang besar dalam mempercepat implementasi Kartu Kredit Indonesia di Jawa Barat. Hal ini guna membentuk ekosistem perekonomian digital dalam rangka mewujudkan ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai motor penggerak pertumbuhan baru daerah.
Di mana, juga dilaksanakan penandatanganan komitmen implementasi Kartu Kredit Indonesia oleh masing masing kepala daerah sekaligus launching penggunaan Kartu Kredit Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah se Jawa Barat.
Saat ini, Bank bjb telah memiliki persetujuan KKI fitur QRIS dari Bank Indonesia dan sedang dalam tahap pemrosesan izin KKI Fitur kartu. Dengan demikian diharapkan seluruh Pemda di Jawa Barat dapat berkoordinasi dengan Bank bjb untuk implementasi KKI di wilayahnya masing-masing.
