"Inggris akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam menentukan lokasi investasi berdasarkan kebutuhan, berkonsultasi dengan investor dan bisnis, organisasi multilateral dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal," tutur pemerintah Inggris dalam siaran pers.
Pemerintah Inggris melalui kedutaan mengatakan bahwa melalui program kemitraan sektor kehutanan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (Multi-stakeholders Forestry Programme/MFP), Indonesia telah mereformasi perdagangan kayu dengan membangun sistem nasional untuk pemantauan kepatuhan dan penelusuran yang dikenal dengan istilah SVLK, beserta audit dan pemantauan pihak ketiga yang dipimpin oleh organisasi masyarakat sipil.
“Inggris menghargai dan berterima kasih atas kerja sama jangka panjang kami dengan Indonesia, dan kami berharap dapat mempertahankannya selama dekade mendatang, yang didukung oleh program baru senilai £350 juta (Rp 7 triliun) yang kami umumkan minggu ini”, ujar Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.
Ke depan, Inggris dan Indonesia bakal bekerja sama meningkatkan mata pencaharian, mempromosikan perdagangan kayu dan produk komoditas yang legal dan berkelanjutan, serta menjaga warisan alam di masa depan.
Menurut pemerintah Inggris, Indonesia adalah negara pertama dan satu-satunya di dunia yang memenuhi syarat untuk akses istimewa ke pasar Uni Eropa senilai USD 1 miliar/tahun dan pasar Inggris senilai GBP 200 juta setahun.