Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026, pemerintah memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan pokok.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi pangan yang kerap terjadi menjelang bulan puasa.
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis mengatakan, Bapanas telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah.
“Badan Pangan Nasional menjalankan tujuh aksi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mulai dari pemantauan harga melalui Panel Harga Pangan hingga penguatan intervensi langsung di lapangan,” ujar Nita dalam keterangan tertulis Selasa (20/1/2025).
Dia menjelaskan, tujuh langkah tersebut meliputi pemantauan harga pangan yang diupdate setiap hari, pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), perpanjangan penyaluran SPHP Beras 2025 hingga 31 Januari 2026, serta proses pelaksanaan SPHP Beras 2026 dengan target 1,5 juta ton.
Selain itu, Bapanas juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), meningkatkan jumlah kios pangan, dan menyalurkan SPHP Jagung 2026 sebanyak 500 ribu ton, serta mengusulkan pembentukan Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.
Menurut Nita, keberhasilan menjaga stabilitas pangan tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Karena itu, Bapanas mendorong daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang adaptif sesuai kondisi wilayah masing-masing.
“Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi surplus dan defisit melalui neraca pangan wilayah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan sepanjang tahun,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Perum BULOG dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, penyusunan rencana Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun, pengembangan kios pangan sebagai outlet penyeimbang inflasi, serta peningkatan monitoring pasokan dan harga pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya TPID dan Satgas Pangan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi pangan.
“Saya meminta kepada Satgas Pangan Daerah bersama TPID untuk turun setiap minggu, cek betul sampai ke gudang,” kata Tomsi.
Dia menambahkan, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memantau perkembangan harga dan distribusi di lapangan. “Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga, memastikan distribusi berjalan lancar, serta mengoptimalkan langkah-langkah intervensi sesuai kondisi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BPS, Pudji Ismartini, mengingatkan bahwa tekanan inflasi pada awal Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun.
“Secara historis, pada awal Ramadan selalu terjadi inflasi. Komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Ini harus segera diantisipasi karena kita akan memasuki bulan Ramadan bulan depan,” ujar Pudji.
Meski demikian, Pudji mencatat adanya perkembangan positif pada sejumlah komoditas hortikultura di pertengahan Januari. “Harga cabai rawit turun sebesar 10,91 persen dan bawang merah turun 3,59 persen,” kata dia.
Melalui penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Ramadan 2026 dapat terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi dan inflasi pangan dapat ditekan.
(kunthi fahmar sandy)
