Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan menjadi hal yang terus diupayakan pemerintah dalam rangka menahan lonjakan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penguatan stok pangan nasional melalui Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), kemudian turunannya berupa Perbedan 15/2022. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan.
Menurutnya, jika ini berjalan lancar, pihaknya optimistis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan. Penguatan CPP ini sangat urgen dilakukan mengingat dinamika distribusi pangan berdampak pada fluktuasi harga.
"Dengan ditetapkannya berbagai regulasi di atas, kita bersama BUMN Pangan sedang berprogres dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Adapun stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10% dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat meng-intervensi harga pasar," ujar Arief di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Membangun CPP untuk 12 komoditas pangan strategis membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, pola integrasi BUMN pangan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pangan hulu hilir.
"Exit strategy-nya dengan dana murah dari perbankan yang sudah disetujui oleh Ibu Menkeu melalui PMK, sehingga ini akan segera kita implementasikan, BUMN pangan berfungsi sebagai offtaker hasil petani, peternak, dan nelayan," kata Arief.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas pangan jelang lebaran, seusai peluncuran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin (10/4) lalu, Arief langsung melakukan pemantauan ke beberapa gudang Bulog di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan CBP yang disalurkan untuk bantuan pangan.
Ia menekankan agar proses penyaluran bantuan beras ini ke penerima manfaat betul-betul tepat sasaran by name by address.
"Untuk tahap pertama (1 bulan) penyaluran bantuan beras ini, kita sudah mulai sejak 31 Maret 2023 lalu, hingga sekarang proses penyaluran masih berlangsung di berbagai daerah. Dengan demikian, kita harapkan bantuan tersebut sampai ke 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lancar," jelas Arief.
Seperti diketahui, bantuan beras ini menyasar 21,3 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dan diberikan selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2023. Adapun besaran bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per penerima manfaat. Artinya dibutuhkan sekitar 640 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan ini.
Guna melaksanakan program pemerintah untuk menyalurkan CBP tersebut, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan, perlu penambahan stok untuk menjaga stabilitas pangan. Saat ini, stok pangan Bulog per 12 Maret 2023 masih berada di 287 ribu ton, 264 ribu ton merupakan CBP dan sisanya merupakan stok komersil.
"Prioritas pertama kita mendorong Bulog menambah stok beras-nya dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri. Namun apabila tidak dapat terpenuhi kita melakukan impor dengan catatan hanya untuk menjaga agar stok CBP masih dalam angka yang memadai," jelas Ketut.
Berdasarkan survei stok beras bersama Bapanas, BPS, dan Kementerian Pertanian, stok beras di akhir tahun 2022 mencapai 4 juta ton yang tersebar di rumah tangga 2,3 juta ton, di penggilingan 693 ribu ton, di pedagang 500 ribu ton, di Bulog 335 ribu ton, dan di horeka sebesar 187 ribu ton.
"Stok beras yang tersebar di masyarakat berdasarkan survei tersebut cukup. Artinya impor beras yang dilakukan ini hanya untuk mengisi stok CBP dan digunakan terbatas untuk stabilisasi harga. Sementara harga di tingkat petani tetap terjaga," ujar Ketut.
(SLF)
