"Itu 70 persen (kemiskinan ekstrem) berada di wilayah enclave. Wilayah kantong. Karena berada di wilayah kantong, maka penyelesaiannya harus dengan pendekatan lingkungan. Tidak bisa secara parsial orang per orang," ujarnya dilansir dari keterangan tertulis pada Kamis (28/10/2021).
Lebih lanjut, Menko PMK menerangkan, kawasan kumuh merupakan kantong kemiskinan ekstrem memiliki kondisi serba kekurangan. Tempat tinggal yang tidak layak huni, sanitasi yang kurang, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, menurutnya, lingkungan harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Seperti yang telah dilakukan Pemkot Surakarta dengan program Kotaku. Muhadjir berharap, pengentasan kawasan kumuh ini bisa semakin dikebut untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
"Rata-rata umumnya kalau sudah kantong kemiskinan rumahnya tidak layak huni, daerahnya kumuh sanitasinya jelek, dan langka air bersih. Pendekatannya tidak mungkin tanpa dimulai dengan perbaikan lingkungan seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Solo," tuturnya.
Upaya Pemkot Surakarta untuk mengentaskan pemukiman kumuh melalui orogram Kotaku telah berjalan baik. Saat ini masih menyisakan 135,971 hektar yang terbagi menjadi 8 kawasan. Kawasan semanggi menjadi wilayah terluas yaitu 35,450 hektar.