Setidaknya sebanyak 70 produsen minyak goreng dan 225 packer akan dilibatkan.
Dia mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp3,6 triliun.
"Selain itu, Komite Pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran sekitar Rp3,6 triliun, dan pihak BPDP-KS bisa menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS," ungkap Airlangga.
Dalam rapat tadi, dia menyampaikan bahwa ada perihal Raportas Pangan, dimana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperoleh penugasan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Sementara BPDP-KS menyiapkan pendanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS, dan juga penetapan surveyor independen," tambah Airlangga.