Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkap saat ini masih banyak belanja Pemerintah Daerah yang digelontorkan hanya untuk belanja pegawai. Hal itu dikhawatirkan mengganggu program program di daerah tersebut.
Menteri PANRB Azwar Anas mengatakan dibeberapa Pemda bahkan ada yang belanja pegawainya ada yang diatas 50%. Hal itu kerap terjadi ketika ada pergantian kepemimpinan, yang memasuki tenaga-tenaga non ASN/PPPK baru ke instansi tersebut.
"Nanti mekanismenya akan kita rumuskan di PP, sehingga dengan demikian tidak boleh ganti Bupati mengangkat non ASN baru, dan ini akan disesuaikan dengan Kementerian Keuangan. Karena banyak sekali sekarang belanja pemerintah daerah melampaui diatas 40%, bahkan ada belanja pegawai diatas 50%," kata Azwar Anas dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Senin (13/11/2023).
Bahkan dipaparkan Anas, berdasarkan hasil pendataan non ASN hingga tahun 2023 ini setidaknya ada 2.355.092 tenaga non- ASN baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pemerintah Pusat sebanyak 352.517 sedangkan Pemerintah Daerah berjumlah 2.029.575.
Maka dari itu, lewat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), akan diatur lebih lanjut soal penataan tenaga non ASN.
Secara garis besar, Azwar Anas menjelaskan bahwa instansi Pemerintah bakal dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN atau non PPPK terlebih jika keuangan daerahnya masih lemah. Penataan tenaga non ASN akan dilakukan bertahap sesuai data validasi dan hasil seleksi.
"Sehingga boleh tidaknya nanti (mengangkat pegawai non ASN) menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya, karena nanti kalau terlalu besar belanja pegawainya, maka program untum membangun daerahnya akan berkurang, karena kemampuan keuangan daerah ini akan sangat menajdi kunci," pungkasnya.
(SLF)
