Suparjo Ramalan
IDXChannel - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut stabilitas atau ketahanan pangan di Indonesia akan dihadapkan pada tiga tantangan berat pada akhir 2023. Bahkan, hal itu diperkirakan terus terjadi hingga 2024.
Ketiga tantangan yang dimaksud yaitu penurunan produksi pangan, termasuk komoditas beras di tingkat petani. Terjadinya peningkatan biaya, terutama harga pupuk, lalu kenaikan harga pangan dunia akibat kebijakan beberapa negara yang protektif.
"Jadi memang stabilitas pangan menghadapi tantangan yang berat di akhir 2023 dan tampaknya sebagian lembaga memperkirakan keadaannya juga penuh tantangan di 2024," ungkap Bayu saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).
Ihwal penurunan produksi pangan, lanjut Bayu, sudah mulai dirasakan di Tanah Air sejak beberapa waktu lalu. Kondisi ini disebabkan oleh fenomena El Nino atau cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi periode Januari-September 2023 mencapai 45,33 juta ton GKG, mengalami penurunan sebesar 0,11 juta ton GKG atau turun 0,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan, luas panen padi sepanjang Januari-September tahun ini hanya 8,66 juta hektar, turun 0,03 juta hektar dibanding periode yang sama tahun lalu.
Salah satu faktor penyebab menurunnya luas panen, terutama kondisi kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino. Hal itu mendorong gagal tanam dan gagal panen di wilayah Indonesia.
"Sayang sekali produksi kita turun, angka turunnya sudah disampaikan banyak pihak, oleh BPS, oleh Kementerian Pertanian, dan kalau kita lihat tren, maka produk activity dari tanaman pangan, khususnya beras itu juga turun produktivitasnya, plus El Nino," paparnya.
"Kedua, terjadi peningkatan biaya,-biaya, terutama biaya pupuk yang kemudian juga akibat Covid dan lain-lain. Ada peningkatan biaya yang lain," lanjut dia.
Soal kebijakan yang protektif dari beberapa negara juga mempengaruhi stabilisasi pangan di negara lainnya. Kasus paling konkrit adalah kebijakan pemerintah India melarang ekspor beras yang diberlakukan sejak Juli 2023 lalu, meski aturan ini sudah dicabut.
Saat itu, banyak negara yang khawatir terhadap aturan otoritas India yang menerapkan larangan ekspor beras, karena membuat harga beras di negara lainnya melonjak tajam. Terutama, negara-negara yang selama ini mengimpor beras dari India.
"Jadi tiga tantangan besar, ketiganya pun masih menghadapi ketidakpastian," ucap Bayu.
