Suparjo Ramalan
Untuk itu, dibutuhkan pengawalan dan pendampingan yang berkelanjutan dari BPKP untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan dan aksi korporasi BUMN yang selaras dengan prinsip good corporate governance.
“Transformasi BUMN menghasilkan kinerja positif bagi perekonomian Indonesia,” katanya.
Selain itu, pihaknya akan membuat daftar hitam atau blacklist untuk pejabat-pejabat BUMN yang bermasalah dengan menggandeng BPKP.
"Pembangunan kepemimpinan harus dibangun secara bersamaan, tidak hanya membangun sistem saja," tuturnya.
(DES)
