sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Bicara di KTT ASEAN-GCC, Prabowo Bahas Kawasan Perdagangan Bebas hingga Sertifikasi Halal

Economics editor Binti Mufarida
27/05/2025 17:51 WIB
Prabowo menyampaikan pentingnya kerja sama di antara negara Asia Tenggara (ASEAN) dan negara Teluk, terutama di bidang perdagangan hingga sertifikat halal.
Bicara di KTT ASEAN-GCC, Prabowo Bahas Kawasan Perdagangan Bebas hingga Sertifikasi Halal. (Foto:  Biro Pers Setpres)
Bicara di KTT ASEAN-GCC, Prabowo Bahas Kawasan Perdagangan Bebas hingga Sertifikasi Halal. (Foto: Biro Pers Setpres)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya kerja sama di antara negara Asia Tenggara (ASEAN) dan negara Teluk, terutama di bidang perdagangan hingga sertifikat halal.

Prabowo menyampaikan potensi besar kedua kawasan belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di bidang perdagangan. Untuk itu, Prabowo menyambut baik rencana pelaksanaan studi kelayakan bersama terkait pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-GCC. 

“Pada tahun 2023, nilai perdagangan kita baru mencapai USD120 miliar. Ini artinya kita memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kerja sama di kedua kawasan," kata Prabowo dalam sambutannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Selasa (27/5/2025). 

Selain itu, Kepala Negara mengusulkan pembentukan jaringan bisnis ASEAN-GCC guna memfasilitasi pertukaran rutin dan kemitraan antara pelaku usaha kedua kawasan. Pada sektor industri halal, Prabowo menilai ASEAN dan GCC merupakan mitra alami dalam industri halal. 

“Kita harus berkolaborasi untuk harmonisasi standar halal. Kita harus punya mekanisme saling mengakui sertifikasi halal kita. Dan kita harus meningkatkan investasi bersama untuk meningkatkan pembangunan kapasitas,” ucapnya.

Selain ekonomi, pada pertemuan ini, Prabowo turut memberikan perhatian khusus pada perlindungan pekerja migran ASEAN yang bekerja di negara-negara Teluk. Kepala Negara memandang perlu adanya penguatan kerja sama regional untuk menjamin prinsip kerja layak.

“Memastikan upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta meningkatkan jumlah pekerja terampil,” ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement