“Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki Special Mission Vehicle yaitu institusi yang dijadikan sarana untuk bisa memobilisasi blended finance seperti PT. SMI. Mereka sudah membentuk Sustainable Development Goal Indonesia One. Ini tujuannya untuk menjembatani keinginan dari berbagai pihak yang ingin mendanai infrastruktur di Indonesia namun mereka mungkin belum familiar atau terlalu costly untuk terlibat secara langsung,” lanjutnya.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas proyek KPBU, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam tahap kesiapan proyek, Sri mengatakan diperlukan perencanaan yang matang dan harus terintegrasi. Proyek harus memiliki value for money yang lebih baik jika dikerjasamakan melalui KPBU. Kemudian, proyek tersebut harus memiliki perhitungan kelayakan teknis, ekonomi dan finansial yang terukur dan dapat diterima oleh mitra badan usaha dan lenders.
“Jadi tidak hanya sekedar memasukkan angka, namun harus bisa diuji dan dilihat dari sisi reference bahkan sering bisa dibandingkan dengan proyek-proyek yang sama dari berbagai negara yang lain. Regulasi dan perizinan perlu dirapikan, terutama juga nanti berhubungan dengan masalah pengadaan tanah,” sambung dia.
Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas proyek KPBU, Sri menekankan bahwa proyek harus didukung oleh kapasitas dan kapabilitas yang baik dari tim KPBU dalam menangani proyek, memiliki komitmen penuh dalam mendorong proyek, serta memegang teguh prinsip governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan fairness dalam pelaksanaan setiap tahapan proyek. (FHM)