Rohman Wibowo
IDXChannel - Direktur Utama (Dirut) Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30 persen kendaraan operasional logistik Koperasi Merah Putih yang diimpor dari India.
Adapun pada awal pekan ini, sekitar 1.000 unit sudah mendarat di Indonesia.
Joao mengungkap dana yang sudah dikeluarkan Agrinas demi kendaraan impor ini, setelah adanya desakan dari pimpinan DPR untuk menunda kelanjutan proyek pengadaan impor 105 ribu kendaraan pick up dan truk dari India ini.
"Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2 ribu unit, kemudian kami melakukan lobi, melakukan diskusi yang cukup panjang. Sehingga mereka mau menutup lainnya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan," kata Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joao mengatakan bakal mempertimbangkan lebih lanjut desakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menunda impor tersebut.
Namun, dia menuturkan adanya konsekuensi, termasuk denda atau pinalti atas kontrak yang ditunda ataupun dibatalkan. Di samping itu, dia menekankan soal uang DP yang tidak sedikit jumlahnya, yakni sebesar Rp21,58 triliun.
"Kami melakukan pengadaan (impor kendaraan) dengan etika baik, kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya pikir kami harus optimistis dan saya yakin bahwa apa yang kami lakukan in good faith pasti, kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan dan akan menjadi solusi," kata Joao.
Meski begitu, Joao bakal sepenuhnya patuh pada perintah pemerintah pusat, termasuk DPR yang menjadi mitra kerja Agrinas. Entah itu keputusan ditunda untuk sementara waktu ataupun pembatalan proyek secara penuh.
"Apapun keputusan negara, keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan wakilnya rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," katanya.
