Febrina Ratna
IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu yang dibahas yaitu kesiapan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyatakan dukungan terhadap rencana pemanfaatan BBM ramah lingkungan tersebut.
“Kami (BPH Migas) siap support. Tentunya menunggu Peraturan Menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang menjadi ranah BPH Migas akan kami siapkan dan keluarkan agar penyaluran BBM ramah lingkungan tersebut dapat menjadi bagian dari BBM yang diberikan subsidi/kompensasi oleh Pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9/2024).
Lebih lanjut, Yapit juga mengatakan BPH Migas meminta badan usaha penugasan agar dapat menjaga pasokan BBM dengan baik saat pelaksanaanagenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang
“Akan ada mobilitas yang luar biasa. Kami harap dalam menghitung prognosa sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” tuturnya..
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengutarakan, sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi Paris Agreement dan adanya komitmen pada net zero emission (NZE) di tahun 2060, Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, di antaranya melakukan substitusi BBM ke Bahan Bakar Nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.
