Azhfar Muhammad
IDXChannel - Pemerintah bakal mewajibkan kalangan masyarakat untuk memiliki keanggotaan kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus segala perizinan, mulai dari membuat SIM, STNK, hingga naik haji dan umrah.
Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai wacana dan kebijakan tersebut terlalu memaksakan dan memberatkan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah.
“Terkait kebijakan ini, iya tentu ini kebijakan yang sangat memaksa. Ini sangat memaksakan agar masyarakat yang belum punya BPJS agar segera mendaftar dan membayarkan preminya,” kata Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira saat dihubungi MNC PORTAL, Selasa (22/2/2022).
Bhima mengatakan konteks dan alokasi kelompok penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah mereka yang digolongkan dalam kategori fakir miskin atau orang yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Tapi kita harus melihat konteks untuk alokasi yang PBI itu kan terbatas, sementara banyak yang tak memiliki akun BPJS masuk dalam kategori rentan miskin atau kelas menengah yang sebenarnya berada di garis kemiskinan,” katanya.
