Michelle Natalia
IDXChannel - Pemerintah buka suara terkait wacana BPJS Ketenagakerjaan Syariah nasional yang bersifat terbuka. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan wacana ini akan diwujudkan dengan koordinasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
BPJS Ketenagakerjaan Syariah sudah dicanangkan sejak 2021, namun baru diterapkan di provinsi Aceh untuk saat ini. Dia berharap nantinya masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati layanan ini.
"Ini berarti kan dari sisi BPJS Ketenagakerjaan kan memang ada keinginan. Pertama, dalam struktur untuk memberikan kontribusi dan pelaksanaan dalam mengelola kontribusinya itu dan bagaimana kemudian nanti pembayaran manajemen benefit atau manfaat bisa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah," ujar Sri di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
BPJS Ketenagakerjaan Syariah ini, sebut dia, akan berlandaskan manfaat dengan prinsip syariah. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan Syariah ini diharapkan bisa memberikan pilihan dan tambahan keyakinan untuk para peserta.
"Tentunya iya (masyarakat bisa memilih), nanti BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan sosialisasinya ya," sambung Sri.
Hanya saja, dia belum bisa memastikan kapan wacana ini akan sepenuhnya diluncurkan.
Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan Syariah bersifat inklusif dan universal. Program dan layanannya tidak hanya ditujukan bagi para peserta Muslim, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang menginginkan layanan ini tanpa memandang latar belakang agama.
Implementasi layanan syariah ini juga sebagai bentuk dukungan atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin sebagai Ketua dan Wakil Ketua KNEKS. (NIA)
