Anggie Ariesta
Pada LKPP 2023, BPK juga menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapatkan perhatian. Di sisi pendapatan, tercapainya target Penerimaan Pajak dan PNBP masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.
Di sisi belanja, pengalokasian anggaran mandatory spending bidang pendidikan yang menjadi mandat UUD 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya.
"Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan Sumber Daya Manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," ucap Isma Yatun.
Isma juga menekankan, berbagai bentuk belanja bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus terus dikawal agar penyalurannya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
"Untuk itu, penyempurnaan kerangka regulasi, validasi dan updating basis data penerima manfaat, serta mekanisme dan kualitas pengawasan penyaluran bantuan maupun subsidi perlu terus ditingkatkan," pungkas Isma Yatun.
(FAY)
