Anggie Ariesta
IDXChannel – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam belanja kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi yaitu ketidakefisienan dalam pengadaan barang dan jasa, yang menyebabkan pemborosan anggaran.
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahmad Adib Susilo menyoroti adanya perbedaan harga dalam pengadaan barang antar-kementerian sebagai salah satu bentuk inefisiensi.
“Contoh itu misalnya sama-sama beli barang yang sama, tapi beda kementerian yang beli, harganya beda. Itu enggak efisien. Sama-sama beli komputer lah ya. Jadi Kementerian A harganya sekian, Kementerian B sama barangnya (berbeda harga),” ujarnya dalam Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Perbedaan harga yang signifikan dalam pengadaan barang dengan spesifikasi serupa menunjukkan kurangnya transparansi dan koordinasi antar-kementerian. Ketidakefisienan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menghambat optimalisasi belanja pemerintah.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, seperti Digitalisasi sistem pengadaan untuk meningkatkan transparansi, Penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa agar harga lebih standar dan dapat diawasi secara terbuka; Pemantauan ketat terhadap anggaran belanja K/L untuk mencegah inefisiensi.
Selain itu, BPK terus mengawasi efektivitas penggunaan anggaran, tidak hanya melalui audit keuangan tetapi juga dengan menilai efektivitas program pemerintah dan mendeteksi potensi pemborosan.
Sebagai langkah tambahan untuk mengurangi beban APBN, pemerintah juga menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam beberapa proyek infrastruktur. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan efisiensi pengelolaan anggaran dapat meningkat tanpa menghambat pembangunan nasional.
Namun, tantangan masih tetap ada karena selain perbedaan harga dalam pengadaan barang, efisiensi belanja juga dipengaruhi oleh birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih tegas agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal.
(Febrina Ratna Iskana)
