Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, seperti Digitalisasi sistem pengadaan untuk meningkatkan transparansi, Penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa agar harga lebih standar dan dapat diawasi secara terbuka; Pemantauan ketat terhadap anggaran belanja K/L untuk mencegah inefisiensi.
Selain itu, BPK terus mengawasi efektivitas penggunaan anggaran, tidak hanya melalui audit keuangan tetapi juga dengan menilai efektivitas program pemerintah dan mendeteksi potensi pemborosan.
Sebagai langkah tambahan untuk mengurangi beban APBN, pemerintah juga menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam beberapa proyek infrastruktur. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan efisiensi pengelolaan anggaran dapat meningkat tanpa menghambat pembangunan nasional.
Namun, tantangan masih tetap ada karena selain perbedaan harga dalam pengadaan barang, efisiensi belanja juga dipengaruhi oleh birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih tegas agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal.
(Febrina Ratna Iskana)