Suparjo Ramalan
"Ini hasil audit investigasi sebesar Rp21,90 triliun. Kalau tadi uangnya belum keluar, yang ini sudah keluar. Jadi kita usahakan supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke kas negara," tuturnya.
Kemudian, di sisi optimalisasi potensi penerimaan negara atau daerah mencapai Rp 29,3 triliun. Pada aspek ini, BPKP mengidentifikasi potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi negara bisa dapat tambahan penerimaan sebesar Rp 29,3 triliun.
Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP sangat luas, mencakup 86 kementerian dan lembaga (K/L), 542 pemerintah daerah (pemda), dan 27.190 desa. Lembaga audit internal negara ini juga mengawasi 211 proyek strategis, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN termasuk anak perusahaannya.
"Tahun 2023 BPKP melakukan sebanyak 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan assurance seperti audit, reviu, evaluasi, dan monitoring. Sisanya sebanyak 4.312 merupakan kegiatan consulting yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara," papar dia.
Ateh menambahkan, untuk 2024 BPKP juga sudah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.
