Anggie Ariesta
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, kebijakan terkait negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan ranah kementerian dan lembaga (K/L) terkait yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Artinya, BPS sendiri tidak terlibat secara langsung dalam perundingan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi pertanyaan mengenai pandangan BPS terkait poin-poin negosiasi dagang RI-AS, khususnya rencana Indonesia untuk membuka kuota impor tambahan dari AS, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi rencana perdagangan Indonesia ke depan.
"Tentunya, kebijakan untuk kita melakukan negosiasi adalah kebijakan K/L yang terlibat di dalam proses negosiasi tersebut, dan kami BPS tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi tersebut," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, peran utama BPS adalah menyediakan data dan informasi statistik yang akurat dan relevan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya.
"Tentunya BPS perannya menyediakan data dan informasi statistik untuk mendukung pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh instansi dan lain," katanya.
Dan terkait bagaimana pengaruhnya dan harapan perdagangan Indonesia ke depan, Amalia menyatakan BPS akan terus memantau dan mencatat perkembangan data statistik perdagangan ekspor dan impor. Perkembangan ini akan diumumkan secara rutin sesuai dengan jadwal rilis BPS setiap pertengahan bulan.
"Dan ketika di bagaimana pengaruhnya pengharapan rencana perdagangan Indonesia ke depannya, itu mari kita lihat dari data-data statistik perdagangan yang akan kami rilis kedepannya, pengaruhnya seperti apa, karena kami tentunya tidak bisa melakukan proyeksi untuk memperkirakan ke depan, tetapi kami akan mencatat perkembangan dari ekspor dan impor dan akan kami sampaikan perkembangannya itu ke depan sesuai dengan jadwal rilis yang setiap tengah bulannya kami lakukan," kata dia.
Pada awal sesi rilis data BPS tentang ekspor dan impor hari ini, Amalia sempat menyinggung bahwa pada Maret 2025, harga komoditas di pasar internasional menunjukkan variasi. Kelompok komoditas logam dan mineral serta logam mulia mengalami kenaikan harga bulanan.
Sebaliknya, harga komoditas energi dan pertanian tercatat menurun. Penurunan harga energi terutama dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah dan batu bara, di mana harga batu bara mencapai level terendah sejak Mei 2021.
Lebih lanjut, Amalia menyoroti Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur di beberapa negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, berada di zona ekspansif pada Maret 2025. Namun, Jepang tercatat berada di zona kontraksi.
Amalia juga menyinggung situasi perdagangan global yang sedang tidak menentu. Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif global untuk 185 negara sebagai upaya mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Defisit perdagangan terbesar AS tercatat dengan China, yang menyumbang 23 persen dari total defisit perdagangan AS dengan 20 mitra terbesarnya. Indonesia sendiri menjadi negara ke-15 terbesar penyumbang defisit perdagangan dengan AS.
Eskalasi konflik perdagangan antara AS dan China semakin intens dengan aksi saling balas tarif impor. China terakhir meningkatkan tarif retaliasi menjadi 145 persen pada 12 April 2025, yang kemudian dibalas oleh AS pada 15 April 2025 dengan menaikkan tarif menjadi 245 persen untuk impor barang dari China. Rangkaian peristiwa ini menjadi catatan penting dalam perkembangan perdagangan internasional saat ini.
(Dhera Arizona)
