Suparjo Ramalan
Arya menegaskan anggaran sebesar Rp 7,8 triliun tidak diberikan secara langsung kepada BUMN, namun disuntik ke APBN. Dari kas negara inilah program peningkatan efisiensi dan resiliensi BUMN, hingga penguatan kerangka tata kelola perusahaan dilakukan.
"Jadi dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN. Jadi ke APBN. Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai.
Jadi, itu bukan projek, bukan dana projek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," kata dia.
Pinjaman Asian Development Bank dikonfirmasi langsung oleh Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara, Yurenda Basnett. Menurutnya, anggaran itu akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN.
