Suparjo Ramalan
Yurenda Basnett menilai program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya, sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.
"Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim" katanya.
Dia mencatat Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai USD610 miliar, setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto Indonesia. BUMN menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik.
Selain itu, BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. Perusahaan telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi Covid-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89 persen antara 2019 sampai 2020. Sementara, dari 2020-2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun.
