Dhera Arizona
IDXChannel - Bursa Karbon Indonesia melalui IDXCarbon telah resmi diluncurkan pada hari ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pajak karbon untuk perdagangan tersebut belum diterapkan.
Lantas, kapan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon tersebut?
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, penerapan pajak karbon belum tepat jika diterapkan saat ini. Sebab, perjalanan pertumbuhan Bursa Karbon Indonesia masih panjang.
"Yang sekarang saja masih belum jelas, masih panjang. Yang penting aturan macam-macamnya itu (dulu saja). Terpenting dorong dulu supaya jalan," ujarnya kepada IDXChannel saat ditemui di sela-sela acara Media Gathering Kemenkeu APBN 2024, Bogor, Selasa (26/9/2023).
Andry pun mengaku belum bisa memperkirakan kapan waktu terbaik untuk menerapkan pajak karbon. Sebab, hal itu bisa saja diterapkan lebih dari satu tahun kemudian setelah resmi diluncurkan.
"Pokoknya penting tumbuhin dulu marketnya seperti apa. Kalau belum tumbuh, terus sudah ada pajak, jadi nanti pada enggak berminat," jelas dia.
Sebelumnya, Andry menuturkan, peluncuran Bursa Karbon Indonesia merupakan suatu hal positif bagi perusahaan. Sebab, hal ini akan memberikan ruang alternatif pembiayaan yang sifatnya lebih keberlanjutan.
"Saya rasa sih positif ya harusnya buat company untuk tapping menjadi sumber dari pembiayaan ketika kemudian diimplementasikan," ujar dia.
Dengan begitu, kata Andry, akan menjadi lebih banyak opsi pembiayaan untuk perusahaan. Hal ini terutama bagi perusahaan yang melakukan inisiatif pengurangan karbon dan inisiatif keberlanjutan.
Sebagai informasi, Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) pada hari ini, Selasa (26/9/2023) resmi diluncurkan. Peluncuran dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perlu diketahui, diluncurkannya IDXCarbon menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Bursa karbon berada di bawah naungan OJK, sementara BEI adalah penyelenggara Bursa Karbon. Dua produk unit karbon yang diperdagangkan adalah Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
(YNA)
