Dia menjelaskan, jika tarif listrik dan BBM tidak disubsidi, APBN tentunya bisa seimbang karena defisit di 2022 adalah sebesar Rp464,3 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, anggaran untuk kompensasi dan subsidi BBM di 2022 tembus Rp500 triliun.
Untuk APBN 2023, proyeksi defisit mencapai Rp598,2 triliun. Dia pun menegaskan bahwa persoalan ini adalah tentang pilihan, karena sebenarnya defisit APBN bukan karena pemerintah hobi ingin menjadikan defisit apalagi hobi ngutang.
"Itu adalah sebuah desain, kita melihat Indonesia butuh apa, ada yang masih menganggur, ada masyarakat miskin, ada yang masih butuh infrastruktur, ada yang membutuhkan rumah sakit. Jadi, kalau saya list semua orang itu kebutuhannya banyak banget, itu kita seleksi sampai sekitar Rp3.000 triliun, penerimaan negara belum mencapai itu," pungkas Sri.
(DES)