AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Cegah Intervensi, Korpri Usulkan Eselon I dan II Jadi PNS Nasional

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Rabu, 01 Desember 2021 11:12 WIB
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah mengusulkan agar eselon I dan II menjadi PNS nasional.
PNS (Ilustrasi)
PNS (Ilustrasi)

IDXChannel - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah mengusulkan agar eselon I dan II menjadi PNS nasional. Dia mengatakan salah satu alasannya adalah agar mencegah intervensi politik dalam birokrasi pemerintahan.

“Itu juga salah satu solusi kita. Kan tidak lagi diberhentikan oleh kepala daerah. Jadi kepala daerah boleh berganti tetapi pejabat birokrasinya relatif,” katanya, Rabu (1/12/2021).

Zudan mengungkapkan bahwa eselon II dan eselon I merupakan jabatan yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini merupakkan investasi dalam human capital.

“Karena kalau eselon II dan I itu pelatihannya sudah panjang. Biaya banyak untuk membentuk sampai ditingkat itu,” ujarnya.

Menurutnya dengan menjadi PNS nasional maka penataannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalnya saja untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah tertentu. Namun hal ini harus didukung dengan adanya  talent pool yang dalam bentuk Badan Talenta Nasional.

“Daerah tertentu yang kurang maju diberi ASN-ASN terbaik. Yang pusat itu sudah punya talent poolnya. Ini cocok di bdiang perencanaan pembangunan, ini cocok di bidang keuangan, ini cocok di bidang kesehatan, ini cocok di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang top-top turunkan ke daerah yang kurang bagus agar menjadi katalisator, bisa mempercepat proses di daerah itu,” ujarnya.

“Kalau sekarang kan ASN dikuasi oleh daerah masing. Hebat pun dia hanya di kabupaten itu, enggak pindah-pindah. Kecuali ada yang narik,” tuturnya.  

Zudan mengatakan nantinya jika kepala daerah membutuhkan eselon I dan II tinggal memesan ke Badan Talenta Nasional. Menurutnya kepala daerah tetap memiliki hak memilih.

“Ya dia tinggal pesen. Dia butuh seperti apa. Misalnya saya butuh ASN yg berempati yang cocok untuk kepal dinas PU, dia minta ke Badan Talenta Nasional. Contoh kalau sekarang belum ada minta ke MenPANRB sama Menteri Dalam Negeri misalnya agar disiapkan,” katanya

“Jadi ada hak memilih tapi dari yang sudah ada ini. Kalau dia enggak cocok balikin. Ya kan? Jadi karirnya terjaga,” pungkasnya. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD