Tangguh Yudha
“Pengukuran data kemiskinan BPS yang tidak lagi relevan ini, juga diperburuk oleh sistem pendataan yang mensyaratkan penerima bansos harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika garis kemiskinan terlalu rendah, maka otomatis banyak masyarakat rentan yang tidak terjaring ke dalam kategori masyarakat miskin sesuai data DTKS dan akhirnya tidak menerima bantuan sosial apa pun," tambahnya.
Media menekankan Indonesia perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap metode pengukuran kemiskinan, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk Malaysia dan negara-negara Uni Eropa.
Ia mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan pendekatan baru dalam memaknai kemiskinan secara lintas sektoral, guna menyinkronkan data, indikator, dan kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan.
Selain itu, Media mengusulkan agar ukuran kesejahteraan tidak lagi semata berbasis pengeluaran, tetapi pada pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income). Pendekatan ini dianggap lebih tepat karena mencerminkan kondisi masyarakat setelah dipotong kewajiban seperti pajak dan pengeluaran dasar, serta memperhitungkan efek intervensi kebijakan fiskal pemerintah.
“Dengan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi negara, kita dapat menilai seberapa efektif kebijakan sosial yang ada. Ini memungkinkan kita mengetahui program mana yang perlu dilanjutkan, dan mana yang sebaiknya dihentikan,” kata Media.
