Kevi Laras
IDXChannel - Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia terus melandai, di mana pascalebaran tidak adanya lonjakan kasus secara signifikan. Alhasil, tumbuh pertanyaan apakah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diperlukan.
Sehubungan dengan itu, Dr. Muhammad Fajri Adda’I, dokter relawan Covid-19 dan edukator kesehatan mengatakan bahwa saat ini bukan fokus pada PPKM-nya, melainkan pada pemahaman masyarakat. Pemahaman terkait Covid-19, seperti bagaimana hidup berdampingan, mengatasi bila sakit parah/terinfeksi,dsb.
Apabila dibuka aktivitas atau adanya pelonggaran, dia menyarankan agar masyarakat perlu melakukan vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.
"Menurut saya bukan letak di PPKMnya, soalnya dalam pelaksanaannya juga tidak terasa gitu. Kalau saya menyarankan konteks pemahaman pada masyarakat, jika ingin buka aktivitas sosial pastikan vaksinasinya terlebih dahulu," tutur Dr Fajri kepada MNC Portal, Senin (6/6/2022)
Sehubungan dengan isu, jika pemerintah akan menghapus PPKM di Indonesia, dia mengatakan tidak masalah. Menurutnya diberlakukan atau tidak PPKM, hal utama yaitu konsep pemahaman masyarakat perlu dibangun.
Sebab ia melihat masih banyak, masyarakat melepas masker meskipun keadaan lagi sakit. Kemudian pemahaman lepas makser yang saat ini diterapkan merupakan uji coba, hanya berlaku di ruang terbuka.
"Perkara PPKM masih bisa diimplementasikan tidak masalah tapi jika tidak bisa buat konsep lain seperti (meningkatkan konteks pemahaman masyarakat) ada sakit harus apa, dan kalau sakit harus pakai masker. Kita saat ini sudah diperbolehkan buka masker di luar ruangan tapi bagi sakit berat tetap pakai masker, bahwa konsepnya harus paham," jelas Dr Fajri.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan jika negara tidak bisa memutuskan sendiri, terkait perlalihan fase dari pandemi ke endemi. Seperti pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di seluruh Indonesia.
"PPKM level 1 itu kaya gini sebenarnya yang kita pantau dulu saja bagaimana transisi dari pandemi ke endemi. Jadi setiap negara tidak bisa memutuskan sendiri-sendiri ya," ujar Menkes Budi di Jakarta, Jumat (3/6/2022). (TYO)
