Michelle Natalia
"Efeknya jika tidak serius dan kebijakan antar kementerian tidak konsisten, harga yang dibayar bagi ekonomi akan mahal. Contohnya, tempat wisata yang dibuka terlalu dini pada waktu libur lebaran, hasilnya kasus harian naik, terus yang rugi siapa? pelaku usaha juga, ritel terdampak," jelas Bhima.
Kalau ada pengetatan mobilitas karena kasus naik, yang merugi juga pelaku usaha retail, logistik, sampai warung pinggir jalan karena turunnya minat masyarakat belanja.
"Sementara dari sisi belanja pemerintah susah diharapkan untuk terus mensuport pengeluaran kesehatan," tandasnya.
Pemerintah sendiri sedang berupaya sekuat tenaga menekan defisit APBN, maka dari itu wacananya PPN mau diperluas, tax amnesty jilid 2 dan yang lainnya.
"Ledakan kasus Covid-19 akan menguras anggaran pemerintah, defisit APBN-nya pasti melonjak juga. Ujungnya utang lagi dan akan jadi beban baru," pungkas Bhima. (RAMA)
