Yuwantoro Winduajie
"Ketika pemerintah daerah tidak mampu, maka tanggung jawab berada di pemerintah atasnya. Untuk itu, pemerintah pusat bertanggung jawab mengatasinya," ujar Agus.
Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Menurutnya, perlu pembenahan menyeluruh terhadap hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk evaluasi kebijakan efisiensi anggaran serta penataan ulang prioritas belanja negara.
Agus mengatakan kondisi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang tidak dirancang secara komprehensif. Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu mendiskusikan secara terbuka prioritas belanja di setiap kementerian maupun pemerintah daerah sebelum melakukan penghematan anggaran.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Agus mencontohkan pembentukan Sekolah Rakyat ketika masih terdapat sekolah yang dapat diperbaiki tata kelolanya. Hal serupa, menurut dia, terlihat pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meski pemerintah telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bisa diperkuat.
"Pendekatan seperti ini menunjukkan kecenderungan membangun program baru dibanding mengoptimalkan kelembagaan yang sudah tersedia," ujarnya.
