AALI
9925
ABBA
400
ABDA
6500
ABMM
1555
ACES
1275
ACST
236
ACST-R
0
ADES
3050
ADHI
1085
ADMF
7800
ADMG
195
ADRO
1925
AGAR
330
AGII
1485
AGRO
2240
AGRO-R
0
AGRS
187
AHAP
71
AIMS
440
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1070
AKRA
4290
AKSI
400
ALDO
960
ALKA
240
ALMI
246
ALTO
262
Market Watch
Last updated : 2021/12/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
504.74
-0.54%
-2.76
IHSG
6603.80
0.02%
+1.23
LQ45
945.59
-0.48%
-4.58
HSI
23996.87
0.06%
+13.21
N225
28860.62
1.42%
+405.02
NYSE
0.00
-100%
-16591.97
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,343
Emas
824,868 / gram

Danai Proyek Ibu Kota Baru, Kemenkeu Berencana Monetisasi Aset-aset Negara

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Jum'at, 03 September 2021 11:11 WIB
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan monetisasi terhadap aset-aset milik negara, salah satunya dengan cara sewa menyewa.
Danai Proyek Ibu Kota Baru, Kemenkeu Berencana Monetisasi Aset-aset Negara. (Foto: MNC Media)
Danai Proyek Ibu Kota Baru, Kemenkeu Berencana Monetisasi Aset-aset Negara. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Untuk mengumpulkan dana agar bisa membiayai membiayai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan monetisasi terhadap aset-aset milik negara, salah satunya dengan cara sewa menyewa.

Saat ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, tengah melakukan pemetaan aset-aset yang bisa menghasilkan uang. Jika terkumpul, hasilnya bisa digunakan sebagai tambahan anggaran untuk pemindahan ke ibu kota baru.

Hal ini dikarenakan, Komisi XI DPR RI menyoroti adanya kabar kantor-kantor kementerian akan disewakan. Hal ini pun dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk pindak ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ada di Kalimantan.

"Saat ini memang baru dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan IKN baru," ujar Rionald di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Dia menjelaskan, untuk mencari tambahan anggaran melalui aset yang dimiliki pemerintah bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemanfaatan dan kedua melalui pemindahtanganan.

Serta memeatakan, instansi mana yang akan pindah terlebih dahulu ke IKN baru. Dengan demikian, gedungnya bisa mulai ditawarkan untuk mendapatkan dana.

"Namun semua tergantung sikon instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke IKN baru, sehingga nanti kita bisa memiliki rencana monetisasi," tandasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD