AALI
9300
ABBA
290
ABDA
0
ABMM
2460
ACES
745
ACST
184
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
800
ADMF
8175
ADMG
176
ADRO
3250
AGAR
298
AGII
2250
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
111
AHAP
100
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
158
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1555
AKRA
1185
AKSI
280
ALDO
730
ALKA
292
ALMI
308
ALTO
192
Market Watch
Last updated : 2022/08/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.69
-0.42%
-2.31
IHSG
7172.43
-0.2%
-14.12
LQ45
1022.99
-0.33%
-3.35
HSI
19773.03
0.05%
+9.12
N225
28930.33
-0.04%
-11.81
NYSE
0.00
-100%
-15734.11
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,820
Emas
835,878 / gram

Data Kematian Covid-19 Dihapus? Ini Alasannya 

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Kamis, 12 Agustus 2021 07:07 WIB
Pemerintah telah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. 
Angka kematian Covid-19 dalam asesmen level PPKM tidak dimasukkan (Ilustrasi)
Angka kematian Covid-19 dalam asesmen level PPKM tidak dimasukkan (Ilustrasi)

IDXChannel - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Pasalnya, Kementerian Kesehatan merilis angka kematian akibat Covid-19 yang cenderung tinggi. Dimana data tersebut tidak valid karena menunjukkan angka yang berbeda dari tanggal di rilisnya. 

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," ujarnya di Jakarta pada Rabu (11/8/2021). 

Jodi menuturkan pemerintah telah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. 

"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tambahnya. 

Data yang bias ini menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. 

Namun demikian, Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate >21 hari. 

"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate," urainya. 

Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.  

"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti  akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," bebernya. 

Sembari menunggu proses itu, Jodi mengatakan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD