Raka Dwi Novianto
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tak lagi bisa ditahan meski terjadi penolakan di kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut harus diambil lantaran ruang APBN sudah sempit untuk menambal subsidi yang terus naik mengikuti harga minyak dunia.
"Sama juga di negara kita urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp17 ribu, ada yang Rp30 ribu, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan," kata Jokowi saat rapat di Istana Negara, Senin (12/9/2022).
Jokowi menjelaskan, anggaran subsidi energi yang dialokasikan pemerintah semula Rp152 triliun. Namun, angka tersebut melompat tiga kali hingga menjadi Rp502,4 triliun. Setelah dikalkulasi, anggaran tersebut hanya cukup untuk kuota 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar.
"Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar ini estimasi akan kurang," terang Jokowi.
Karena kebutuhan yang semakin besar itu, Jokowi menyebut bahwa APBN tidak lagi mampu untuk memberikan subsidi. Jalan terakhir yang dia ambil adalah menaikkan harga BBM.
"Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar 195 triliun rupiah, artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita. Oleh sebab itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM," kata Jokowi.
(DES)
