Suparjo Ramalan
Mengutip Nota Keuangan RAPBN 2023, pemerintah hanya menganggarkan PMN untuk beberapa BUMN saja. Perseroan terdiri atas PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan.
Khususnya, untuk melaksanakan proyek infrastruktur seperti menyelesaikan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika.
Padahal, usulan awal pemegang saham, ada sejumlah BUMN yang dinilai harus mendapatkan dana segar tersebut. Erick menyebut perseroan pantas mendapatkan suntikan anggaran tahun ini karena menjalankan program penugasan pemerintah.
Berikut BUMN penerima PMN 2023 berdasarkan usulan Kementerian BUMN;
- PMN untuk Hutama Karya yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp30 triliun. Namun, hanya disetujui Rp28,90 triliun saja. Lalu, PMN PLN yang diusulkan Rp 10 triliun dan disetujui Kementerian Keuangan.
- Untuk PMN In Journey, belum ada keputusan. PMN yang diusulkan sebanyak Rp7,50 triliun. Diikuti PMN IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama juga belum disetujui. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp6 triliun.
- PMN untuk Defend ID usulannya Rp3 triliun dan disetujui Rp1,75 triliun. Kemudian, PMN untuk ID FOOD diajukan Rp2 triliun dan belum disetujui.
- Damri PMN yang diusulkan sebesar Rp870 miliar, tujuannya untuk menuju bagaimana public transportasi menuju bis listrik.
- PMN Airnav Indonesia yang diusulkan sebesar Rp790 miliar, namun disetujui Rp660 miliar. Terakhir, PMN PT KAI diusulkan senilai Rp4,10 dan disetujui Rp 3,2 triliun.
(DES)
