Michelle Natalia
IDXChannel - Bupati Kepulauan Meranti, M. Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12) lalu menjadi sorotan.
Kemenkeu, melalui Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meradang dan membantah pernyataan Bupati Meranti tersebut.
"Terkait pernyataan saudara Bupati Kepulauan Meranti yang tidak puas dengan alokasi DBH Kepulauan Meranti, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH Migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dilaksanakan sesuai ketentuan UU 1/2022 tentang HKPD. Sangat clear dan legitim!" tegas Yustinus dalam cuitan Twitternya melalui akun @prastow, dikutip di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Dia mencatat bahwa total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah sebesar Rp207,67 miliar, naik 4,84 persen dari 2022 dengan DBH SDA Migas Rp115,08 miliar atau turun 3,53 persen. Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak, sehingga basisnya resmi.
Penurunan lifting ini berpengaruh terhadap alokasi DBH Migas untuk Kab. Kepulauan Meranti pada tahun 2023. Dengan adanya penurunan lifting ini, Yustinus berpendapat bahwa pemerintah Kab. Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting di Kab. Kepulauan Meranti bisa ditingkatkan.
