Anggie Ariesta
IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bakal terus memperbaiki kendala yang ada di sistem inti perpajakan atau Coretax.
Namun, DJP tak mengonfirmasi soal langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum berencana memanggil vendor Coretax di tengah isu dugaan korupsi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menegaskan, Coretax DJP merupakan langkah besar bagi pembaruan sistem perpajakan Indonesia untuk penguatan basis data serta peningkatan layanan bagi Wajib Pajak.
“Perlu kami sampaikan bahwa atas kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur layanan Coretax DJP telah dilakukan perbaikan yang mencakup berbagai aspek, seperti proses bisnis pendaftaran, pembayaran, layanan perpajakan, pelaporan SPT, hingga sistem pengelolaan dokumen (Document Management System),” jelas Dwi kepada IDXChannel, Sabtu (22/2/2025).
Perbaikan tersebut, lanjut Dwi, meliputi perbaikan kegagalan dalam penyimpanan data pada saat perubahan data (update profile), kegagalan proses validasi wajah, pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, pengunggahan file format .xml, penandatanganan faktur pajak, serta penerimaan One Time Password) OTP) oleh Wajib Pajak.
