Atikah Umiyani
Sementara untuk pajak fintech sejak 2022-2024 terkumpul Rp2,57 triliun dengan rincian 2022 Rp446,39 miliar dan 2023 Rp1,11 triliun, dan 2024 Rp1,02 triliun per September. Setoran ini berasal dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WP Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) Rp776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WP Luar Negeri Rp428 miliar, dan PPN Dalam Negeri atas setora masa Rp1,37 triliun.
Untuk pajak usaha ekonomi digital dari SIPP dalam kurun waktu 2022-2024 mencapai Rp2,38 triliun dengan rincian Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, dan Rp863,6 miliar pada 2024 per September. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp162,2 miliar dan PPN sebesar Rp2,22 triliun.
Terakhir pajak kripto, kata Dwi, sejauh ini sudah mencapai Rp914,2 miliar. Pajak ini dipungut baru pada 2022 dengan besaran Rp246,45 miliar dan 2023 Rp220,83 miliar. Namun, untuk 2024 sudah mencapai Rp446,92 miliar sepanjang Januari-September 2024.
Dwi mengatakan, penerapan pajak digital dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Oleh karena itu, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.
(Rahmat Fiansyah)
