Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah memastikan mobil mewah tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal tersebut kata Mulyanto lebih penting dibanding upaya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi kemudian menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak kenaikan.
"Lebih baik Pemerintah mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi," ujar Mulyanto, Selasa (30/8/2022).
Menurut Mulyanto kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat.
Ketimbang mengambil jalan pintas dengan membuat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi.
"Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil, maka artinya Pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini kan semakin tidak adil," ungkap Mulyanto.
Selain itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah juga harus mengimbangi program BLT ini dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga (inflasi) serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako maka dapat mengurangi anggaran BBM bersubsidi hingga 69 persen (data Pertamina dan BPH Migas)
"Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran," terang Mulyanto
Di sisi lain, bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat, maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
"Kami menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi," tutupnya.
(NDA)
