Achmad Al Fiqri
Ia pun menyoroti bahwa angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih tinggi. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan jumlah ATS mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, terutama di kawasan perkotaan padat dan wilayah kantong kemiskinan. Anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi persoalan ekonomi, sosial, dan perlindungan.
Dalam kerangka tersebut, Atalia menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, integrasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan perlu diperkuat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan bias. Kedua, pendekatan berbasis keluarga dinilai penting mengingat banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga.
Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan pendidikan melalui pendampingan psikososial dan kurikulum adaptif, serta perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
“Atas nama Komisi VIII DPR RI, kami akan mendorong agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya,” kata Atalia.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah anak yang terjaring, tetapi juga dari kemampuan mereka bertahan dalam pendidikan dan keluar dari siklus kerentanan.
