Rizky Fauzan
Politikus PDIP itu menyarankan pemerintah untuk lebih dulu memperbaiki data penerima BBM bersubsidi sebelum mengambil kebijakan tentang bahan bakar. Ia mengatakan seharusnya pemerintah berfokus menyalurkan BBM bersubsidi kepada penerima yang tepat sasaran alih-alih langsung menaikkan harga bensin.
"Jadi data penerima subsidi harus akurat dan tepat sasaran. Ketika data subsidi BBM belum transparan disampaikan dan subsidi BBM dari APBN naik terus, saya menolak kenaikan harga BBM," ucap Rieke.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah masih menggodok opsi kebijakan untuk mengatasi persoalan BBM karena naiknya harga minyak dunia dan tingginya konsumsi bahan bakar. Alokasi volume subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar diperkirakan membengkak dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter sampai akhir tahun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Kemenkeu menghitung kecukupan anggaran subsidi energi, terutama untuk Pertalite dan Solar. Hasil kalkulasi menunjukkan anggaran subsidi berpotensi bertambah Rp 198 triliun dari Rp 502 triliun menjadi hampir Rp 700 triliun.
"Nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka (subsidi energi) Rp 502 triliun enggak akan cukup," kata Sri Mulyani.
