AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

DPR Setujui Kementerian Investasi, Ini Respons BKPM

ECONOMICS
Taufik Fajar
Jum'at, 09 April 2021 15:34 WIB
Dalam sidang peripurna, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembentukan Kementerian Investasi yang diajukan pemerintah. 
DPR Setujui Kementerian Investasi, Ini Respons BKPM (FOTO: MNC Media)
DPR Setujui Kementerian Investasi, Ini Respons BKPM (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Dalam sidang peripurna, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembentukan Kementerian Investasi yang diajukan pemerintah. 

Pembentukan tersebut itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa mengatakan bahwa Kementerian Investasi itu merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait kementerian investasi, hal tersebut merupakan kewenangan bapak presiden dan BKPM dalam posisi mengikuti arahan bapak Presiden Jokowi," ujar Tina dihubungi, Jumat (9/4/2021).

Kemudian, lanjut dia, mengenai kewenangan, peran, dan fungsi BKPM dan kementerian investasi tentu akan dijelaskan lebih detail dalam waktu dekat dan bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan.

"Namun BKPM tentu siap menjalankan apapun yang diputuskan dan diarahkan bapak Presiden Jokowi," ungkap dia.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD