Suparjo Ramalan
IDXChannel - Rencana pemerintah untuk membentuk Holding Ultra Mikro yang beranggotakan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kritik dari anggota parlemen. Salah satunya adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau Ibas
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian BUMN dan ketiga manajemen perseroan, Ibas menilai pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai upaya monopoli akses pembiayaan yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
"Pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada 2001, kenapa pemerintah mendukung pembentukan monopoli kepada BRI, PNM dan Pegadaian melalui holdingisasi ini?" tanya Ibas, Kamis (18/3/2021).
Dia juga melontarkan pertanyaan lain yang terkait dengan jaminan Kementerian BUMN agar ketiga manajemen perseroan plat merah tidak melakukan pengurangan karyawan pasca holding terbentuk.
"Poin berikutnya, saya ingin menegaskan kembali, apa jaminan pemerintah kepada pegawai, tadi yang disampaikan juga, pejabat-pejabat di PT PNM, BRI, dan Pegadaian untuk mempertahankan pekerjaan mereka pasca pembentukan holdingisasi ini termasuk melakukan harmonisasi budaya, hingga gaji karyawan?" tambahnya.
Anak dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan masukan kepada Erick Thohir agar melakukan sinergi antara BUMN Logistik dan BUMN di sektor digital atau telekomunikasi. Dia menilai, badan usaha di dua sektor itu terkesan tertinggal jauh di saat banyak sektor bisnis yang melakukan penyesuaian berbasis digitalisasi.
"Terakhir, dalam upaya efisiensi dan trend bisnis online shop hari ini, sedikit berita baik terhadap perekonomian kita yang bisa dilakukan secara dekat, mungkin bisa dipikirkan kedepannya, sebaiknya ada sinergi juga terhadap BUMN logistik dan digital cash yang hari ini terkesan jauh tertinggal, dan ini merupakan salah satu langkah untuk solusi ke depannya untuk kita meningkatkan apa yang kita inginkan," tutur dia.
Meski pernyataan itu disampaikan langsung di dalam forum RDP tersebut, Menteri BUMN belum diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapinya. (TYO)
