Suparjo Ramalan
IDXChannel - Isu radikalisme di internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap menjadi sorotan sejumlah pihak. Perkaranya, belum lama ini ada dua peristiwa yang dikaitkan dengan paham ekstrimisme.
Kejadian pertama adalah kabar pemecatan dua pejabat PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni karena perkara pengajian Ramadhan tanpa izin dan pemberitahuan dewan direksi. Meski begitu, kabar ini dibantah Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Opik Taufik, bahwa tidak ada pemecatan yang dilakukan direksi perseroan.
Persoalannya, Komisaris Independen Pelni Kristia Budiyarto alias Kang Dede menyebut,
pemberhentian pejabat Pelni menjadi peringatan bagi seluruh insan BUMN. Langkah itu dinilai untuk mengantisipasi pegawai BUMN yang terlibat dalam paham radikalisme. Artinya, manajemen secara gamblang membenarkan adanya tindakan pemecatan yang diarahkan pada pencegahan ideologi terlarang itu.
"Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tulis dia dikutip Selasa (27/4/2021).
Sementara kejadian kedua ihwal pengunduran diri Kuntjoro Pinardi setelah lima hari menjabat sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero). Keputusan itu diambil setelah dirinya dikaitkan dengan isu pendukung gerakan radikalisme dan pemulangan eks-ISIS ke Indonesia.
