Suparjo Ramalan
Meski begitu, Kuntjoro menepis dirinya merupakan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, dia mengaku, pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat pesta demokrasi pada 2014 lalu.
Lantas, dari dua kejadian itu apakah dapat disimpulkan bahwa ideologi ekstremis sudah merasuk ke internal BUMN?
Direktur Eksekutif BUMN Institute, Achmad Yunus menilai, peristiwa tersebut tidak serta merta menyimpulkan adanya paham radikal yang dianut pegawai atau manajemen perusahaan pelat merah. Namun, dia tidak menepis bahwa potensi itu bisa saja terjadi.
"Isu radikalisme di BUMN itu tidak betul, kalaupun ada oknum karyawan yang terpapar hanya sedikit dan bisa diatasi oleh masing-masing perusahaan," kata Achmad saat dihubungi MNC Portal Indonesia.
Salah satu poin dari konsep radikalisme adalah tidak mengakui pemerintahan yang sah. Sementara BUMN adalah perusahan milik pemerintah. Achmad meyakini, kalau pun ada insan BUMN yang terpapar ideologi terlarang, maka mereka tidak akan bertahan lama.
