AALI
9350
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2500
ACES
720
ACST
169
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
745
ADMF
8125
ADMG
173
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2340
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1180
AKSI
270
ALDO
775
ALKA
292
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.47
-0.12%
-0.62
IHSG
7086.24
-0.23%
-16.64
LQ45
1007.80
-0.09%
-0.91
HSI
19610.84
-1.96%
-392.60
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
0.00
-100%
-15305.80
Kurs
HKD/IDR 195
USD/IDR 14,872
Emas
856,617 / gram

Dukung Program Minyakita, Ini 'Upeti' Menggiurkan Pemerintah Untuk Produsen Migor

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Rabu, 29 Juni 2022 03:26 WIB
setiap jumlah DMO yang dilaporkan tiap perusahaan bakal divalidasi oleh pemerintah.
Dukung Program Minyakita, Ini 'Upeti' Menggiurkan Pemerintah Untuk Produsen Migor (foto: MNC Media)
Dukung Program Minyakita, Ini 'Upeti' Menggiurkan Pemerintah Untuk Produsen Migor (foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya memastikan agar program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana bermerek Minyakita dengan harga Rp14.000 per liter untuk masyarakat dapat benar-benar mengurai sengkarut permasalahan minyak goreng di dalam negeri.

Salah satunya dengan menggandeng kalangan produsen minyak goreng nasional untuk turut berkomitmen menyukseskan program tersebut. Sebagai imbalan atas dukungan itu, pemerintah bahkan telah menyiapkan 'upeti' berupa kuota ekspor hingga lima kali lipat dari Domestic Market Obligation (DMO) yang berhasil direalisasikan.

"Skemanya sederhana, cukup salurkan dulu DMO ke dalam negeri. Begitu tersalur sampai distributor, maka mereka langsung mendapatkan hak ekspor lima kali lipat dari jumlah DMO-nya," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan, dalam keterangan resminya, Selasa (27/6/2022).

Nantinya, menurut Oke, setiap jumlah DMO yang dilaporkan tiap perusahaan bakal divalidasi oleh pemerintah. Hasil dari proses validasi itulah yang akan mempengaruhi izin ekspor yang akan diberikan kemudian.

"Kalau ternyata yang disalurkan setelah divalidasi itu kurang, tentu nantinya ada pengurangan dari hak ekspor yang diberikan. Namun, seandainya lebih, juga akan diperhitungkan (dengan hak ekspor) selanjutnya," tutur Oke.

Dengan begitu, pemerintah berharap ke depan jalur distrubusi minyak goreng nasional bakal lebih jelas, mulai dari data distribusi hingga alur pengajuan ekspor yang transparan di Indonesia National Single Window (INSW).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa dengan dibukanya keran ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) maka kebutuhan produsen terhadap pasokan CPO akan meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat berdampak pada kebutuhan produsen akan tandan buah segar (TBS) dari petani sawit pemerintah.

"Kalau stok CPO di produsen tersalurkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, maka TBS sawit petani akan lebih terserap. Harga juga akan membaik. Tapi kebutuhan dalam negeri tetap wajib diutamakan. Ada skema yang akan mengatur itu," tegas pria yang akrab disapa Zulhas itu. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD