AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Ekonom Sebut PPKM Level 4 Diperpanjang Membawa Dampak Negatif ke Perekonomian

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Senin, 02 Agustus 2021 10:57 WIB
Ekonomi memang masih belum bisa optimal akibat ada PPKM. Pergerakan masyarakat masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas.
PPKM Level 4 (Ilustrasi)

IDXChannel - Pemerintah melakukan perpanjangan kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 selama satu pekan ke depan, yakni hingga Senin (9/8). Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA. 

Langkah PPKM level 4 diperpanjang diambil lantaran kasus Covid-19 di Tanah Air masih tinggi dengan ancaman penularan kasus ini pun sudah merembet ke luar Pulau Jawa dan Bali. "Masih diperpanjang. Untuk luar Jawa dan Bali sampai 9 Agustus," ungkap Safrizal dikutip Senin (2/8/2021).

Meski untuk skala pulau Jawa dan Bali belum diumumkan diperpanjang atau tidak, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan ada konsekuensi perpanjangan PPKM sudah pasti akan berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Tinggal bagaimana pemerintah mengurangi dampak negatif tersebut. Salah satunya meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan. Baik bantuan sosial maupun bantuan kepada dunia usaha," kata Piter.

Sedangkan pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menambahkan, sejauh ini ekonomi memang masih belum bisa optimal akibat ada PPKM. Pergerakan masyarakat masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah kebawah tekanan ekonominya makin dalam.

Bhima lalu mengandaikan mal dibuka saat pelonggaran PPKM, jelas pastinya tak bisa balik seperti keadaan sebelum pandemi. "Andaikan mal dibuka pun belum tentu kembali ke posisi awal Mei-Juni sebelum adanya PPKM Darurat," ujarnya.

Dengan demikian, para ekonom sepakat hal yanh harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan menaikkan lagi anggaran bantuan sosial (bansos). Bahkan pemerintah masih punya Silpa anggaran Rp136 triliun yang bisa cepat direalokasi ke belanja perlindungan sosial.

Sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) minimum harus mendapat Rp1-1,5 juta per bulan sampai September. Kemudian bantuan subsidi upah (BSU) memasukkan pekerja informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Jika BSU minimum disalurkan Rp5 juta selama 3 bulan, dirasa bisa mencegah perusahaan besar maupun usaha informal tidak melakukan PHK sepihak selama perpanjangan PPKM level 4. (NDA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD