Shelma Rachmahyanti
IDXChannel – Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menuturkan, ada tiga hal yang harus diselesaikan pemerintah sebelum bicara terkait dengan perluasan objek pajak khususnya PPN. Pertama, banyaknya belanja pajak yang tidak tepat sasaran.
“Jadi kita melihat banyak sekali korporasi, kemudian juga masyarakat menengah atas yang diberikan fasilitas perpajakan bahkan sebelum terjadinya Covid-19. Hal tersebut itu turut menggerus basis pajak,” tuturnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (14/6/2021).
Kedua, yakni masalah kepatuhan. Bhima menilai, kepatuhan tax amnesty masih minim. Kata dia, seseorang yang tidak ikut tax amnesty seharusnya dapat dikejar oleh penyidik pajak untuk diperiksa, karena basis datanya sudah lengkap.
Lanjutnya, ketiga adalah terkait masalah korupsi. Bhima mengatakan, salah satu penyebab yang membuat bocor penerimaan negara yakni masih terjadi suap menyuap untuk menurunkan ketetapan pajak.
“Ini kan kemarin ada beberapa kasus yang ternyata setelah kasusnya Gayus masih terulang lagi di tahun 2020 kemarin. Artinya, ini juga bisa melemahkan masyarakat untuk mematuhi pajak,” ucap dia.
