AALI
8050
ABBA
585
ABDA
6950
ABMM
1255
ACES
1305
ACST
258
ACST-R
0
ADES
2370
ADHI
675
ADMF
7675
ADMG
212
ADRO
1370
AGAR
398
AGII
1745
AGRO
2520
AGRO-R
0
AGRS
256
AHAP
58
AIMS
430
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
650
AKRA
3550
AKSI
418
ALDO
625
ALKA
228
ALMI
254
ALTO
328
Market Watch
Last updated : 2021/08/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
438.55
0.08%
+0.36
IHSG
6066.41
-0.06%
-3.63
LQ45
824.16
0.14%
+1.12
HSI
26125.00
0.63%
+163.97
N225
27742.28
1.68%
+458.69
NYSE
16602.29
-0.57%
-94.85
Kurs
HKD/IDR 1,858
USD/IDR 14,460
Emas
841,965 / gram

Ekonom Ungkap Tiga PR Pemerintah sebelum Perluas Objek Pajak

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Senin, 14 Juni 2021 17:36 WIB
Salah satu PR yang perlu diselesaikan adalah belanja yang tidak tepat sasaran.
Salah satu PR yang perlu diselesaikan adalah belanja yang tidak tepat sasaran. (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menuturkan, ada tiga hal yang harus diselesaikan pemerintah sebelum bicara terkait dengan perluasan objek pajak khususnya PPN. Pertama, banyaknya belanja pajak yang tidak tepat sasaran.

“Jadi kita melihat banyak sekali korporasi, kemudian juga masyarakat menengah atas yang diberikan fasilitas perpajakan bahkan sebelum terjadinya Covid-19. Hal tersebut itu turut menggerus basis pajak,” tuturnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (14/6/2021).

Kedua, yakni masalah kepatuhan. Bhima menilai, kepatuhan tax amnesty masih minim. Kata dia, seseorang yang tidak ikut tax amnesty seharusnya dapat dikejar oleh penyidik pajak untuk diperiksa, karena basis datanya sudah lengkap.

Lanjutnya, ketiga adalah terkait masalah korupsi. Bhima mengatakan, salah satu penyebab yang membuat bocor penerimaan negara yakni masih terjadi suap menyuap untuk menurunkan ketetapan pajak.

“Ini kan kemarin ada beberapa kasus yang ternyata setelah kasusnya Gayus masih terulang lagi di tahun 2020 kemarin. Artinya, ini juga bisa melemahkan masyarakat untuk mematuhi pajak,” ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok. Diketahui, rencana tersebut tertuang dalam draf Revisi Ke-5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (TIA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD